AdvetorialDPRD BalikpapanPolitik

NasDem Setujui Dua Raperda, Serta Soroti 4 Isu di Balikpapan

Balikpapan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. Dalam pandangan akhirnya, Fraksi NasDem juga menyampaikan sejumlah persoalan pelayanan dasar yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Perwakilan Fraksi NasDem sekaligus Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (22/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.

Menurut Swardi, kedua Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan daerah agar perlindungan masyarakat dan pembangunan inklusif memiliki landasan hukum yang lebih jelas. Fraksi NasDem juga mengapresiasi respons Pemerintah Kota Balikpapan terhadap sejumlah catatan yang sebelumnya disampaikan dalam pembahasan.

“Fraksi Partai NasDem mengapresiasi respons positif dan komprehensif dari Saudara Wali Kota beserta jajaran eksekutif terhadap berbagai catatan kritis yang kami sampaikan sebelumnya,” kata Swardi dalam rapat tersebut.

Di luar pembahasan dua Raperda, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap empat persoalan pelayanan dasar, yakni antrean BBM, gangguan pasokan listrik, pelayanan air bersih, serta potensi kabut asap. Keempat isu tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Untuk persoalan BBM, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kota Balikpapan bersama Pertamina melakukan evaluasi terhadap distribusi dan pengawasan BBM subsidi. Transparansi mengenai kuota serta pengawasan di lapangan dinilai penting agar penyaluran dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Fraksi NasDem juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan PLN terkait kestabilan pasokan listrik. Pada sektor air bersih, pemerintah daerah dan pengelola layanan air juga didorong mencari solusi terhadap gangguan pelayanan yang masih dirasakan masyarakat.

“Empat persoalan di atas, BBM, listrik, air bersih, dan kabut asap bukanlah masalah sektoral yang berdiri sendiri. Ini adalah ujian nyata bagi kehadiran negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Potensi kabut asap turut menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Fraksi NasDem mendorong Dinas Kesehatan bersama instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan meningkatnya gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia. Pengawasan titik api serta koordinasi lintas daerah juga dinilai diperlukan.

Sementara itu, Raperda Kawasan Tanpa Rokok dinilai penting untuk memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Fraksi NasDem menekankan bahwa penerapannya perlu didukung sosialisasi yang luas serta pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten setelah regulasi ditetapkan.

Menurut Swardi, keberadaan aturan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dasar administratif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Perlindungan terhadap anak-anak dan kelompok rentan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan kawasan tanpa rokok.

Untuk Raperda Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Fraksi NasDem mendorong agar prinsip kesetaraan diterapkan sejak proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman perempuan maupun laki-laki diharapkan dapat menjadi bagian dari penyusunan kebijakan daerah.

Fraksi NasDem juga menilai peningkatan kapasitas aparatur pada setiap perangkat daerah diperlukan agar pengarusutamaan gender dapat diterapkan secara terarah. Dengan pemahaman yang memadai, pelaksanaan regulasi diharapkan dapat terintegrasi dalam program dan kebijakan masing-masing perangkat daerah.

Setelah mencermati jawaban dan penjelasan Wali Kota Balikpapan, Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai dorongan agar pelaksanaan regulasi dan penyelesaian persoalan pelayanan dasar tetap mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!