Balikpapan – Komisi II DPRD Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan pekerjaan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) bagi pedagang terdampak kebakaran di Pasar Sepinggan. Selain memastikan pekerjaan fisik berjalan sesuai perencanaan, perhatian juga diberikan terhadap pemerataan pembagian kios agar pedagang memperoleh kesempatan berusaha secara adil.
Hal tersebut menjadi bagian dari hasil inspeksi mendadak (sidak) progres pembangunan TPS yang dilakukan Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, bersama Sekretaris Komisi II Taufik Qul Rahman dan anggota Komisi II di Pasar Sepinggan pada Selasa (6/10/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian sebelum fasilitas tersebut dimanfaatkan pedagang.
Fauzi menegaskan, keberadaan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai arahan teknis. Konsultan diharapkan selalu siap mendampingi kontraktor, terutama ketika pekerjaan fisik maupun kegiatan lain yang membutuhkan petunjuk teknis sedang dilaksanakan.
“Catatan berikutnya, konsultan harus selalu siap berada di area pekerjaan dan tidak boleh meninggalkan lokasi begitu saja,” ujar Fauzi.
Menurutnya, pendampingan konsultan diperlukan untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pembangunan, termasuk kekeliruan pengukuran yang berpotensi menyebabkan pekerjaan harus diulang. Apabila hal tersebut terjadi, pelaksanaan proyek dapat terganggu dan berisiko menimbulkan tambahan anggaran. Karena itu, koordinasi antara konsultan dan kontraktor perlu dijaga agar setiap tahapan pekerjaan terlaksana sesuai perencanaan.
Selain aspek teknis, Komisi II juga menyoroti persoalan kepemilikan kios lama yang terdampak kebakaran. Dalam peninjauan tersebut, Fauzi mengaku menemukan satu orang yang memiliki tujuh kios. Temuan itu menjadi perhatian karena pembagian kios berkaitan langsung dengan kesempatan pedagang untuk kembali menjalankan usaha setelah terdampak musibah.
Fauzi berharap Dinas Perdagangan segera menertibkan data dan kepemilikan kios agar proses penataan dapat berjalan lebih merata. Menurutnya, kebijakan pembagian kios perlu mempertimbangkan kebutuhan pedagang sehingga kesempatan berjualan tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu.
“Karena itu, demi pemerataan dan keadilan, kami menekankan prinsip satu orang satu kios kepada Dinas Perdagangan,” tegasnya.
Prinsip tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penataan kios bagi pedagang terdampak kebakaran. Dengan pembagian yang lebih merata, semakin banyak pedagang berpeluang memperoleh tempat untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan memulihkan penghasilan mereka.
Sidak Komisi II ini mencakup dua hal penting, yakni kualitas pelaksanaan pembangunan TPS dan keadilan dalam penataan kios. Keduanya perlu berjalan beriringan agar fasilitas yang dibangun dapat digunakan secara layak serta benar-benar mendukung kebutuhan pedagang yang terdampak kebakaran.
Melalui pengawasan lapangan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, DPRD mendorong agar persoalan teknis pembangunan maupun pendataan kios ditangani secara cermat. Penyelesaian kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan kegiatan perdagangan di Pasar Sepinggan sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dalam kembali menjalankan usaha.(IM/ADV)
![]()








