Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan mulai menyiapkan strategi pembentukan peraturan daerah untuk 2027 dengan mengevaluasi pelaksanaan Propemperda 2026. Evaluasi ini tidak hanya membahas capaian pengesahan perda, tetapi juga menyoroti pembagian tugas pembahasan, kesiapan materi regulasi, serta hambatan administratif yang masih dihadapi sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau A3, menjelaskan bahwa terdapat 19 raperda dalam Propemperda 2026 ditambah satu raperda kumulatif terbuka. DPRD bersama pemerintah kota masih berupaya mengoptimalkan penyelesaian rancangan tersebut sebelum tahun anggaran berakhir.
Dalam keterangannya seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (27/10/2026), A3 menyampaikan bahwa tiga perda telah diselesaikan, sedangkan tiga raperda lainnya masih dalam proses. Ia berharap pembahasan yang sedang berjalan dapat segera dituntaskan sehingga target enam perda dapat tercapai. Menurutnya, penyelesaian tersebut masih memungkinkan untuk dimaksimalkan “sampai akhir tahun, bisa sampai enam perda yang ada kita sahkan”.
Untuk meningkatkan efektivitas pembahasan, Bapemperda juga merancang pembagian tanggung jawab kepada komisi-komisi DPRD berdasarkan bidang urusan dan mitra kerja masing-masing. Skema tersebut nantinya dibicarakan dalam rapat gabungan bersama pimpinan DPRD agar proses legislasi dapat berjalan lebih merata.
A3 menilai pelibatan komisi akan membantu mempercepat pembahasan sekaligus memberikan ruang bagi setiap komisi untuk menangani regulasi sesuai bidang yang dikuasai. Ia berharap pola tersebut dapat meningkatkan produktivitas legislasi pada tahun berikutnya, “supaya nanti capaiannya tahun depan itu bisa maksimal”.
Di sisi lain, penyusunan Propemperda 2027 mulai diarahkan pada enam usulan raperda baru maupun revisi perda. Namun, daftar tersebut masih bersifat sementara dan akan melalui pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul. Setiap usulan perlu disertai penjelasan mengenai urgensi, kesiapan substansi, dan dokumen pendukung sebelum ditetapkan.
Adapun tiga perda yang telah diselesaikan pada 2026 meliputi revisi Perda Nomor 4 Tahun 2018 yang judulnya masih perlu dikonfirmasi, revisi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Perda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Sementara itu, tiga raperda yang masih berproses meliputi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Kota Ramah Lansia.
Raperda P4GN saat ini memasuki tahapan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan masih membutuhkan advis dari OPD tingkat provinsi. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih dikonsolidasikan untuk menyelaraskan muatan lokal dengan program Dinas Pendidikan, dengan Kesbangpol sebagai sektor utama penyusunan.
Adapun Raperda Kota Ramah Lansia telah menyelesaikan harmonisasi dan menunggu advis OPD provinsi sebelum melanjutkan tahapan berikutnya. Selain itu, Raperda Sistem Kesehatan Daerah masih memerlukan penjelasan OPD pengusul, terutama terkait substansi dan rencana penyesuaian naskah akademik terhadap peraturan presiden.
Finalisasi Propemperda 2027 dijadwalkan melalui rapat lanjutan pada pekan berikutnya. Melalui evaluasi ini, Bapemperda mendorong agar setiap rancangan memiliki kesiapan yang memadai sejak awal, sehingga pembahasan lebih terukur, hambatan teknis dapat diminimalkan, dan penyelesaian regulasi tidak terus tertunda ke tahun berikutnya.(IM/ADV)
![]()








