AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanFasilitasInfrastrukturKabar Terkini

Yusri Turun Tangan Kawal Keluhan Warga Sepinggan, Empat Masalah Mengemuka

Balikpapan – Kebutuhan infrastruktur permukiman masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah wilayah di Balikpapan Selatan. Warga di lima RT Kelurahan Sepinggan menyampaikan beragam persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari jalan rusak dan drainase yang belum diperbaiki, kesulitan air bersih saat kemarau panjang, hingga belum jelasnya status kepemilikan tanah di Perumahan Yuka.

Keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Masa Sidang I Tahun 2026/2027 Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, S.E., di RT 27, Jalan Intan, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Rabu (11/11/2026).

Pertemuan itu dihadiri Camat Balikpapan Selatan, Lurah Sepinggan, perwakilan Dinas Perhubungan, serta masyarakat dari RT 25, 26, 27, 28, dan 29. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan langsung kondisi lingkungan sekaligus meminta solusi atas persoalan yang selama ini belum tertangani.

Yusri menjelaskan, reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat di luar masa persidangan. Berbagai masukan yang diterima menjadi bahan bagi DPRD dalam mengawal kebutuhan pembangunan dan memperjuangkannya melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada pencatatan keluhan. Aspirasi yang disampaikan warga harus mendapat perhatian dan diupayakan tindak lanjut sesuai kebutuhan serta kewenangan instansi terkait.

“Reses bukan hanya menjadi forum mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memastikan setiap persoalan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan pentingnya menyampaikan usulan berdasarkan skala prioritas. Terlebih, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah membuat perencanaan pembangunan harus semakin selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak.

Dalam dialog bersama warga, persoalan jalan dan drainase menjadi keluhan yang paling menonjol. Lukman, perwakilan RT 27, mengungkapkan kerusakan jalan di wilayahnya sudah cukup parah sehingga menghambat aktivitas dan mobilitas masyarakat. Warga juga mengharapkan perbaikan saluran drainase yang hingga kini belum memperoleh penanganan.

Kondisi serupa disampaikan pengurus RT 29. Mereka menilai jalan dan drainase di lingkungannya membutuhkan perhatian serius karena selama ini warga harus mengandalkan dana swadaya untuk melakukan perbaikan. Kemampuan masyarakat yang terbatas membuat penanganan sejumlah kebutuhan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara optimal.

Bagi warga, perbaikan fasilitas lingkungan bukan sekadar persoalan kenyamanan. Jalan yang rusak dan drainase yang bermasalah membutuhkan penanganan terencana agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. Karena itu, dukungan pemerintah dinilai penting supaya beban pembangunan tidak sepenuhnya ditanggung warga.

Persoalan lain datang dari RT 25. Ketua RT setempat menyampaikan kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Terbatasnya pasokan air menjadi perhatian karena kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari.

Sementara itu, warga Perumahan Yuka meminta perhatian terhadap status kepemilikan tanah yang belum memperoleh kejelasan. Persoalan ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi berwenang agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai hak atas tanah yang mereka tempati.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yusri menyatakan akan mengawal persoalan infrastruktur, terutama jalan rusak dan drainase. Ia juga berencana meninjau langsung sejumlah lokasi, termasuk titik-titik yang mengalami longsor, sebelum berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Nanti saya yang mengawal agar jalan dan drainase segera direalisasikan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat secepatnya. Namun, semua itu tetap harus melihat kondisi anggaran Kota Balikpapan,” tegasnya.

Adapun keluhan mengenai keterbatasan air bersih dan status tanah di Perumahan Yuka akan dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, setiap persoalan diharapkan dapat ditangani melalui jalur penyelesaian yang tepat.

Yusri berharap aspirasi warga dari lima RT tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembangunan yang perlu diprioritaskan. Ia menegaskan, pengawalan tidak cukup dilakukan melalui forum reses, tetapi harus dilanjutkan dengan komunikasi dan koordinasi agar usulan masyarakat memiliki peluang untuk diwujudkan menjadi perbaikan nyata di lingkungan mereka.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!