AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanNarkotikaPeraturan

Ranperda P4GN Disiapkan, A3 Tekankan Sinergi Pencegahan Narkotika

Balikpapan – Penyusunan regulasi yang mengatur fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Balikpapan terus dimatangkan DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Salah satu fokus pembahasannya adalah memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta membangun sistem pencegahan hingga tingkat kelurahan.

Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau A3, menyampaikan hal tersebut setelah kegiatan praharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 13.30 hingga 17.30 Wita tersebut menjadi tahapan untuk menelaah substansi rancangan sekaligus memastikan kesesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Bapemperda juga menghimpun masukan dari perangkat daerah agar materi regulasi dapat diterapkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Pembahasan mencakup kesesuaian substansi maupun landasan normatif hukum agar rancangan peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” demikian salah satu poin dalam materi pembahasan praharmonisasi.

Dalam proses penyusunannya, Bapemperda mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pelibatan tidak hanya terbatas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), tetapi juga OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program P4GN.

Salah satu materi penting yang dibahas adalah pembentukan Tim Terpadu P4GN di tingkat kota dan kecamatan. Struktur tersebut nantinya diperkuat melalui satuan tugas (satgas) Kelurahan Bersinar di masing-masing wilayah. Keberadaan tim hingga tingkat kelurahan diharapkan memperluas jangkauan sosialisasi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

“Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika,” menjadi salah satu tujuan yang disampaikan dalam pembahasan.

A3 juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait rencana aksi P4GN. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai unsur secara terkoordinasi.

Rencana Tim Terpadu tersebut melibatkan OPD terkait, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Komando Distrik Militer (Kodim), serta Kepolisian Resor (Polres) Balikpapan. Kolaborasi ini diharapkan memperjelas pembagian peran sekaligus memperkuat pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah.

Melalui praharmonisasi tersebut, A3 berharap Ranperda P4GN dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki pedoman yang lebih terarah untuk memperkuat koordinasi, sosialisasi, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang terlindungi dari bahaya narkotika.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!