AdvetorialFasilitasInfrastrukturKutai TimurProkopim Kutim

Pemkab Kutim Didorong Segera Rampungkan Hibah Lahan untuk Infrastruktur Pascapanen BULOG

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong untuk segera menyelesaikan proses administrasi hibah lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Infrastruktur Pascapanen (IPP) Perum BULOG. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyediaan fasilitas pendukung pengelolaan hasil pertanian setelah masa panen.

Pembahasan mengenai percepatan penyediaan lahan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian Penyediaan Infrastruktur Pascapanen yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia secara daring pada Rabu (11/11/2026) siang. Kegiatan tersebut diikuti dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Timur.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama. Sejumlah kementerian dan lembaga turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengaturan BUMN, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta perwakilan pemerintah daerah yang menjadi sasaran pembangunan infrastruktur pascapanen.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor. Ia mengikuti jalannya rapat bersama jajaran perangkat daerah terkait untuk membahas perkembangan penyediaan lahan serta berbagai persyaratan yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Selain itu, rapat juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kajian bersama pada 4 November 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG.

Berdasarkan pemaparan Perum BULOG, Kabupaten Kutai Timur termasuk salah satu wilayah strategis di Kalimantan yang masuk dalam rencana pembangunan Infrastruktur Pascapanen. Pembangunan tersebut direncanakan melalui skema penyediaan lahan hibah dari pemerintah daerah. Meski demikian, pelaksanaannya masih membutuhkan penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi, mulai dari dokumen hibah, kepastian status kepemilikan lahan, kesesuaian tata ruang, hingga kelengkapan perizinan.

Perwakilan Perum BULOG, Joko Pamungkas, menjelaskan bahwa berdasarkan pembaruan data per 11 November 2026, proses penyelesaian dokumen hibah lahan untuk pembangunan IPP di Kabupaten Kutai Timur masih berlangsung di tingkat pemerintah daerah. Situasi tersebut juga dialami oleh 21 daerah lainnya yang saat ini masih menyelesaikan tahapan administrasi penyediaan lahan.

Joko menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar proses penyediaan lahan dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta agar kelengkapan dokumen tata ruang dan perizinan menjadi perhatian sehingga tidak menghambat tahapan pembangunan selanjutnya.

“Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu mempercepat proses hibah lahan dan memberikan kepastian kapan dokumennya selesai. Dengan begitu, ketika pembangunan akan dimulai, proses sertifikat tanah juga sudah tuntas,” ujar Joko.

Menurutnya, kepastian penyelesaian dokumen hibah menjadi hal penting untuk memastikan proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Selain ketersediaan lokasi, aspek legalitas lahan juga harus dipastikan agar tidak menimbulkan kendala ketika pembangunan infrastruktur mulai dilaksanakan.

Infrastruktur Pascapanen sendiri memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan hasil pertanian setelah panen. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kehilangan hasil produksi, meningkatkan kapasitas penyimpanan, serta memperkuat pengelolaan cadangan pangan di daerah.

Bagi Kabupaten Kutai Timur, pembangunan fasilitas IPP diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat infrastruktur pendukung sektor pangan. Keberadaan fasilitas ini juga diharapkan memberikan dukungan terhadap pengelolaan hasil pertanian sehingga potensi produksi pangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta Perum BULOG dalam menuntaskan seluruh persyaratan yang masih berjalan. Penyelesaian administrasi hibah lahan, kepastian status tanah, kesesuaian tata ruang, dan perizinan menjadi bagian penting yang harus dipenuhi sebelum pembangunan memasuki tahap berikutnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat mempercepat penyelesaian dokumen hibah lahan beserta seluruh persyaratan pendukungnya. Dengan terpenuhinya aspek administrasi dan legalitas, pembangunan Infrastruktur Pascapanen Perum BULOG di Kutai Timur diharapkan segera dapat direalisasikan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional. (mdg/adv)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!