AdvetorialDPRD Balikpapan

DPRD Balikpapan Dorong Lonjakan Daya Beli, Targetkan Tenaga Kerja Lokal Dominasi hingga 70 Persen

Balikpapan – Tekanan terhadap daya beli masyarakat menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan terbatasnya lapangan kerja serta belum optimalnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga. Ketika lapangan kerja terbatas, maka daya beli masyarakat ikut melemah dan berdampak pada perlambatan perputaran ekonomi.

“Persoalan utama masyarakat saat ini masih berkaitan dengan daya beli, lapangan kerja, dan dukungan terhadap UMKM,” ujarnya di Kantor DPRD Balikpapan pada Selasa, (2/6/2026).

Menurutnya, peningkatan daya beli tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan pekerjaan yang memadai. Tanpa adanya kesempatan kerja yang luas, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, apalagi di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, DPRD mendorong penguatan sektor UMKM sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal. Sektor ini dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi sekaligus mampu menjaga stabilitas ekonomi di tingkat masyarakat.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kebijakan ketenagakerjaan berbasis kearifan lokal yang telah diterapkan di Balikpapan. Saat ini, komposisi tenaga kerja diatur sebesar 60 persen tenaga kerja lokal dan 40 persen tenaga kerja non-lokal.

Namun, DPRD menilai komposisi tersebut masih perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, rencana revisi regulasi mulai didorong dengan target peningkatan porsi tenaga kerja lokal menjadi 70 persen.

“Kita ingin ke depan komposisi tenaga kerja lokal bisa ditingkatkan menjadi 70 persen, agar masyarakat Balikpapan lebih banyak terserap dalam dunia kerja,” kata Gasali.

Meski demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah proyek-proyek yang dikerjakan oleh kontraktor luar daerah yang cenderung membawa tenaga kerja sendiri tanpa melibatkan tenaga lokal secara maksimal.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab terbatasnya peluang kerja bagi masyarakat Balikpapan. Untuk itu, DPRD menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Gasali menegaskan bahwa peningkatan porsi tenaga kerja lokal bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi daerah. Dengan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja, daya beli akan meningkat dan dampak pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

DPRD berharap revisi regulasi ini dapat segera dibahas dan diimplementasikan. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan di Balikpapan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh warganya.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!