Balikpapan – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Balikpapan yang mencapai sekitar Rp400 miliar menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mendorong pemerintah mempercepat proses lelang proyek sejak awal tahun anggaran agar penyerapan anggaran lebih optimal, proyek tidak terlambat, dan pembangunan dapat selesai tepat waktu.
Dorongan tersebut disampaikan setelah DPRD mendengarkan jawaban Wali Kota Balikpapan atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna. Selain persoalan SILPA, pembahasan juga mencakup penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pendidikan, hingga tindak lanjut sejumlah program prioritas pemerintah daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan pemerintah telah memberikan penjelasan atas berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi, termasuk terkait persoalan pembangunan dan besarnya SILPA. Pernyataan itu disampaikan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan usai Rapat Paripurna Jawaban Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait APBD tahun 2025, Senin (13/7/2026).
“Terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan dalam rapat paripurna, pemerintah telah memberikan sejumlah jawaban, termasuk mengenai persoalan yang melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman di Gunung Samarinda. Salah satu yang menjadi sorotan adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp400 miliar,” ujarnya.
Menurut Yono, pemerintah menjelaskan tingginya SILPA dipengaruhi sejumlah pekerjaan yang belum selesai serta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah. Pemerintah juga memastikan sejumlah program prioritas akan tetap dilanjutkan, di antaranya penanganan banjir melalui penggantian pipa lama, pembangunan infrastruktur jalan, hingga pembangunan gedung sekolah baru untuk jenjang SD dan SMP.
Yono menilai percepatan proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi potensi SILPA pada tahun-tahun berikutnya. Dengan proses lelang yang dimulai lebih awal, kontraktor memiliki waktu kerja yang lebih panjang sehingga risiko keterlambatan penyelesaian proyek dapat ditekan.
“Terkait rencana pelaksanaan lelang di awal tahun, menurut saya hal tersebut sangat penting. Lelang lebih awal dapat meminimalkan keterlambatan pekerjaan sekaligus mengurangi potensi terjadinya SILPA di akhir tahun anggaran. Hari ini salah satu penyebab munculnya SILPA adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga waktu pelaksanaan tidak lagi mencukupi,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh penyedia jasa konstruksi agar menjalankan setiap proyek secara profesional dengan mengacu pada standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, serta pelaksanaan proyek sesuai kurva pekerjaan menjadi faktor penting agar pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Melalui percepatan lelang dan pengawasan pelaksanaan proyek, DPRD berharap serapan anggaran daerah semakin optimal, angka SILPA dapat ditekan, serta seluruh program pembangunan Kota Balikpapan dapat direalisasikan sesuai target yang telah direncanakan. (IM/ADV)
