Balikpapan – Pembangunan infrastruktur, penerangan jalan umum (PJU), hingga pemerataan akses pendidikan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga kepada Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, saat menggelar reses di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Berbagai usulan tersebut dipastikan akan dikawal agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah sesuai kemampuan anggaran pemerintah.
Reses yang dihadiri sekitar 100 Ketua RT se-Kelurahan Manggar itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang dinilai paling mendesak. Mengingat wilayah Manggar memiliki cakupan yang luas dengan jumlah RT yang cukup banyak, DPRD menilai pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan pendidikan masih menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara bertahap.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui reses akan diperjuangkan dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran daerah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat kegiatan reses di Jalan PGHI Batakan RT 58, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Sabtu (4/7/2026).
“Baik, tentu reses ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat. Hari ini saya berada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kelurahan Manggar. Tentunya seluruh usulan yang disampaikan akan kita masukkan ke dalam perencanaan daerah. Mudah-mudahan, kemampuan keuangan daerah juga dapat memberikan prioritas bagi pembangunan fasilitas infrastruktur di Kelurahan Manggar,” ujarnya.
Menurut Gasali, aspirasi warga masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, terutama peningkatan jalan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Meski pembangunan di Balikpapan Timur terus berjalan, luasnya wilayah Kelurahan Manggar dengan sekitar 100 RT membuat pemerataan pembangunan masih membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran secara berkelanjutan.
Selain persoalan infrastruktur, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga menjadi perhatian masyarakat dalam dialog bersama warga. Gasali mengatakan Komisi IV telah melakukan pemantauan sejak tahapan verifikasi faktual hingga hari pertama pelaksanaan pendaftaran, dan secara umum proses SPMB berjalan sesuai ketentuan.
“Namun, memang masih ada keresahan masyarakat terkait anak-anak mereka yang belum tertampung di sekolah negeri karena persaingan nilai yang cukup ketat. Kami akan terus mengawal agar ada solusi. Tidak mungkin anak-anak di Kota Balikpapan tidak mendapatkan sekolah,” katanya.
Sebagai salah satu solusi, Gasali menjelaskan Pemerintah Kota Balikpapan telah menjalin kerja sama dengan SMP PGHI di Balikpapan Timur. Melalui skema tersebut, meski berstatus sekolah swasta, biaya SPP dan uang pangkal peserta didik ditanggung pemerintah melalui APBD sehingga dapat membantu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan akan mendorong lebih banyak sekolah swasta bergabung dalam program serupa sekaligus terus mengawal rencana pembangunan sekolah negeri baru apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan tersebut semakin mendesak. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan pendidikan tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Balikpapan Timur.(IM/ADV)
