AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanPemerintah

Antrean BBM Mengular, DPRD Balikpapan Dorong Tambahan Kuota dan SPBU

Balikpapan – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian Komisi II DPRD Balikpapan. Persoalan tersebut didorong untuk diselesaikan melalui dua langkah sekaligus, yakni memperjuangkan tambahan kuota BBM bersubsidi dan memperluas titik penyaluran melalui penambahan SPBU.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah mengatakan, tambahan kuota BBM bersubsidi tidak dapat diputuskan oleh Pertamina Patra Niaga karena kewenangannya berada pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Karena itu, DPRD bersama Pertamina menyiapkan rekomendasi untuk dibawa ke lembaga yang berwenang menetapkan kuota tersebut.

“Permasalahan penambahan kuota ini bukan ranah Pertamina Patra Niaga. Harus melibatkan persetujuan daripada BPH Migas. Makanya tadi disepakati bersama Pertamina Patra Niaga untuk membuat rekomendasi kepada BPH Migas,” kata Fauzi di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (31/8/2026).

Fauzi menyebut kebutuhan Pertalite yang diajukan Pemerintah Kota Balikpapan mencapai 177 kiloliter. Namun, realisasi yang diterima saat ini baru sekitar 50–51 kiloliter. Selisih tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dikaji karena berkaitan dengan kemampuan pasokan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara untuk Biosolar, kebutuhan yang diajukan berada di angka sekitar 85 kiloliter dengan realisasi sekitar 83 kiloliter. DPRD berharap penetapan kuota ke depan lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah sehingga distribusi BBM dapat menopang aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Di sisi lain, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan jumlah kuota. Komisi II juga menilai kapasitas titik penyaluran perlu diperluas. Dari 17 SPBU yang beroperasi di Balikpapan, baru lima SPBU yang melayani penjualan BBM bersubsidi.

Keterbatasan titik penyaluran tersebut dinilai berpotensi membuat konsentrasi kendaraan menumpuk di SPBU tertentu. Dampaknya bukan hanya waktu tunggu masyarakat, tetapi juga kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi SPBU.

Untuk membuka peluang penambahan SPBU, DPRD telah berkoordinasi dengan bagian aset Pemerintah Kota Balikpapan. Sejumlah aset daerah tengah dilihat potensinya untuk dimanfaatkan melalui kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga, termasuk dua lokasi yang direkomendasikan di Alam Baru dan Kilometer 23.

“Jadi, solusinya adalah menambah kuota dan menambah SPBU. Namun, SPBU yang ditambah harus memenuhi syarat dan tidak menimbulkan kemacetan di kemudian hari,” ujarnya.

Selanjutnya, Komisi II bersama Pertamina Patra Niaga akan mengawal rekomendasi tambahan kuota tersebut kepada BPH Migas. DPRD juga meminta agar Pertamina Patra Niaga memfasilitasi pertemuan dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan kuota.

Menurut Fauzi, penyelesaian antrean BBM membutuhkan kombinasi antara kecukupan pasokan dan pemerataan titik distribusi. Dengan kuota yang sesuai kebutuhan daerah serta penambahan SPBU di lokasi yang tepat, antrean diharapkan berkurang tanpa memunculkan persoalan baru berupa kemacetan.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!