AdvetorialDPRD BalikpapanPolitik

Fraksi Golkar Setujui Dua Raperda, Perkuat Perlindungan dan Kesetaraan

Balikpapan – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menyatakan menerima dan menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan pembangunan inklusif. Kedua regulasi tersebut yakni Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok serta Raperda Pengarusutamaan Kesetaraan Gender.

Sikap tersebut disampaikan perwakilan Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Hj. Suwarni, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan, Selasa (22/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.

Terhadap Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok, Fraksi Golkar menilai keberadaan regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam menciptakan lingkungan yang sehat serta melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

“Dalam rangka menciptakan payung hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga,” kata Hj. Suwarni.

Menurut Suwarni, penerapan kawasan sehat tanpa rokok perlu diikuti dengan konsistensi pelaksanaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Perlindungan juga perlu menjadi perhatian terhadap kelompok yang lebih rentan terhadap paparan asap rokok, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat yang tidak merokok.

Fraksi Golkar turut menyoroti kondisi kualitas udara di Balikpapan. Peningkatan polusi yang bersumber dari asap kendaraan maupun aktivitas pabrik dinilai perlu direspons dengan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan.

Dalam kondisi kualitas udara memburuk, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Pemeriksaan kesehatan juga dianjurkan apabila muncul keluhan atau gangguan pada saluran pernapasan.

Selain persoalan kesehatan lingkungan, Fraksi Golkar memberikan dukungan terhadap Raperda Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. Regulasi ini dinilai dapat menjadi landasan agar aspek kesetaraan dan keadilan gender diperhatikan dalam berbagai tahapan pembangunan daerah.

“Peraturan ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan daerah dilaksanakan secara inklusif, adil, merata, dan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan,” ujarnya.

Pengarusutamaan kesetaraan gender diharapkan tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi diterapkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh dan memberikan kesempatan yang setara.

Dukungan terhadap kedua Raperda tersebut menjadi bagian dari pandangan akhir Fraksi Golkar dalam pembahasan regulasi daerah. Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok diarahkan pada penguatan perlindungan kesehatan masyarakat, sedangkan pengarusutamaan kesetaraan gender berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan yang inklusif.

Menutup penyampaian pandangan fraksi, Suwarni menegaskan sikap Fraksi Golkar terhadap kedua rancangan regulasi tersebut.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Balikpapan menerima dan menyetujui,” tegas Suwarni.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!