Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan terus memperkuat pembahasan regulasi yang berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat dan pembangunan yang inklusif. Hal tersebut tercermin dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Penyampaian pendapat akhir tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi daerah. Kedua Raperda dinilai memiliki ruang lingkup yang luas karena menyentuh aspek kesehatan masyarakat, kenyamanan ruang publik, kesetaraan, perlindungan kelompok rentan, hingga penguatan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Selasa (22/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan. Ia menegaskan regulasi yang telah ada perlu diperkuat agar dapat berjalan lebih optimal di tengah kebutuhan masyarakat.
Najib menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan memandang Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok bukan sebagai upaya melarang seluruh aktivitas merokok. Menurutnya, regulasi tersebut lebih diarahkan untuk mengatur kawasan atau ruang publik demi menciptakan kenyamanan bersama serta melindungi masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya keseimbangan antara hak masyarakat yang merokok dan hak masyarakat yang tidak merokok. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah penyediaan tempat khusus yang diizinkan untuk aktivitas merokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif dan berkesinambungan setelah regulasi ditetapkan. Dialog yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat dinilai perlu dilakukan agar penerapan aturan dapat dipahami sekaligus dilaksanakan secara bersama-sama.
Selain itu, penegakan hukum juga menjadi perhatian, termasuk dalam penertiban peredaran rokok ilegal. Pelaksanaannya diharapkan berjalan efektif dan berkeadilan sehingga regulasi dapat memberikan perlindungan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Sementara itu, terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Fraksi PDI Perjuangan memandang regulasi tersebut sebagai langkah penting untuk mengikis stigma lama sekaligus memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat. Isu gender diharapkan tidak berhenti sebagai jargon, tetapi menjadi bagian integral dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Najib menyebut penerapan pengarusutamaan gender perlu hadir mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong perangkat daerah mengelola anggaran secara responsif gender dengan dukungan sistem sanksi dan insentif yang tegas.
Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga memperkuat perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu. Dukungan berupa layanan psikologi serta bantuan hukum gratis juga dinilai penting untuk memperkuat implementasinya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai keberhasilan kedua Raperda membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, sektor usaha, dan unsur masyarakat lainnya diharapkan dapat mengambil peran agar penerapan regulasi berjalan optimal.
Setelah mencermati jawaban Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima kedua Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Fraksi tersebut juga menyatakan kesiapan mengawal pelaksanaannya melalui fungsi pengawasan DPRD, sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Balikpapan yang sejahtera, adil, makmur, dan inklusif.(IM/ADV)
![]()








