Balikpapan – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Pengarusutamaan Gender untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan agar kedua regulasi tidak berhenti sebagai aturan, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perwakilan Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (22/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.
Menurut Raja, substansi kedua Raperda harus diarahkan pada persoalan yang dihadapi masyarakat. Banyaknya norma yang dituangkan dalam regulasi bukan menjadi ukuran utama apabila tidak diikuti pelaksanaan yang memberikan dampak nyata.
“Bagi Fraksi Gerindra, kedua Raperda ini penting bukan karena banyaknya norma yang dapat dituangkan ke dalam peraturan, tetapi karena keduanya harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan pada akhirnya harus dapat dirasakan kemanfaatannya,” kata Muhammad Raja Siraj.
Pada Raperda KTR, Fraksi Gerindra melihat regulasi tersebut sebagai instrumen untuk menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman. Penerapannya diharapkan tetap dilakukan secara profesional dengan memperhatikan pilihan individu sepanjang berada dalam koridor ketentuan hukum.
Kepastian mengenai lokasi yang ditetapkan sebagai KTR juga menjadi perhatian. Fraksi Gerindra mendorong penggunaan penanda yang sederhana, seragam, dan mudah dikenali, terutama di sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan publik, ruang bermain, serta fasilitas umum lainnya.
Selain lingkungan publik, Raja menyoroti aspek keselamatan berlalu lintas. Kebiasaan merokok ketika mengemudikan kendaraan dinilai dapat mengganggu perhatian dan kendali pengendara. Abu atau bara rokok juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Karena itu, implementasi KTR dinilai perlu disertai pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada larangan. Masyarakat yang ingin mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok juga perlu memperoleh informasi serta akses layanan pendukung dari fasilitas kesehatan.
“Implementasi Perda jangan hanya berbicara tentang larangan. Masyarakat yang ingin mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok perlu memperoleh akses informasi dan layanan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia,” ujarnya.
Sementara pada Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi Gerindra mendorong agar prinsip kesetaraan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Data yang telah dimiliki pemerintah dinilai dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan program, menyusun anggaran, menetapkan prioritas, sekaligus mengukur perkembangan kebijakan.
Fraksi Gerindra juga meminta adanya program prioritas yang dapat diukur setiap tahun. Dengan indikator yang jelas, pelaksanaan PUG dapat dikawal melalui pembahasan APBD dan dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai.
Menurut Raja, penerapan PUG tidak terbatas pada satu sektor. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam layanan kesehatan, transportasi, ruang publik, olahraga, administrasi pemerintahan, hingga layanan sosial agar akses dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Fraksi Gerindra turut mengapresiasi Pemerintah Kota Balikpapan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan kedua Raperda. Setelah ditetapkan, keberhasilan KTR diharapkan dapat terlihat melalui penguatan perlindungan masyarakat di ruang publik dan aspek keselamatan, sedangkan PUG tercermin dalam kebijakan serta pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Dengan cara tersebut, kebijakan dapat berjalan secara realistis, bertahap, dan berkelanjutan,” jelas Raja.
Berdasarkan jawaban Pemerintah Kota dan penyempurnaan pembahasan yang telah dilakukan, Fraksi Gerindra kemudian menyatakan menerima dan menyetujui kedua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Fraksi menekankan agar regulasi tersebut selanjutnya diikuti pelaksanaan yang terukur sehingga tujuan perlindungan masyarakat dan pembangunan yang inklusif dapat diwujudkan dalam pelayanan sehari-hari.(IM/ADV)
![]()







