Balikpapan – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qadri, memastikan seluruh usulan kegiatan dan penganggaran daerah tetap melewati proses pembahasan bersama DPRD. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pandangan mengenai transparansi dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah.
Alwi mengatakan, setiap program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak serta-merta ditetapkan tanpa pembahasan. Kondisi masyarakat dan kemampuan fiskal daerah menjadi sejumlah hal yang turut dipertimbangkan sebelum anggaran diputuskan.
“Setiap kegiatan semuanya dibahas. Kalau menurut saya, semua kegiatan melalui pembahasan. Jadi, kalau ada yang menyampaikan tidak dibahas, menurut saya itu keliru. Karena setahu saya, semua kegiatan kita bahas,” kata Alwi Al-Qadri usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (23/9/2026).
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian DPRD saat ini adalah penanganan pedagang yang terdampak kebakaran. Alwi menjelaskan, ketika kebutuhan tersebut belum memiliki pos anggaran khusus, pemerintah masih dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Besaran kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak kebakaran tersebut sempat berada di kisaran Rp4,6 miliar. Namun, kondisi keuangan daerah membuat nilai tersebut harus kembali disesuaikan. Bahkan ketika terdapat usulan sekitar Rp2 miliar, jumlah itu pun disebut belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan yang ada.
Menurut Alwi, ruang fiskal pemerintah daerah saat ini memang terbatas. Kebijakan efisiensi yang diterapkan secara nasional turut memberikan dampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Situasi tersebut, katanya, membuat setiap rencana pengeluaran harus dihitung secara cermat agar tetap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kondisi itu juga berkaitan dengan dana bagi hasil (DBH) yang belum seluruhnya diterima Balikpapan. Dari sekitar Rp413 miliar DBH, baru sekitar Rp12 miliar yang telah dibayarkan. Sementara lebih dari Rp400 miliar lainnya masih menunggu pencairan, sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun perencanaan pembiayaan.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Alwi menegaskan kondisi tersebut tidak menghilangkan proses pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Setiap anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, menurutnya, tetap disampaikan dan menjadi bagian dari pembahasan. Ia berharap kebijakan efisiensi tidak berlangsung terus-menerus agar kapasitas fiskal daerah ke depan dapat kembali lebih longgar.
Selain persoalan anggaran, Alwi turut menanggapi evaluasi terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menjelaskan, DPRD dapat memberikan masukan berdasarkan hasil evaluasi maupun aspirasi masyarakat, tetapi keputusan terkait rotasi dan mutasi pejabat berada pada kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Wali Kota.
Ia menyebut kinerja OPD yang belum maksimal dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah. Masukan dari DPRD, kata dia, dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan langkah terhadap perangkat daerah yang dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Pada prinsipnya, kalau memang kinerja OPD tidak bagus, ya wajib dipertanyakan dan dimutasi atau dirotasi atau seperti apa. Kalau saya sarankan, teman-teman tadi ada yang menyampaikan bahwa ada beberapa OPD yang kurang maksimal. Ini juga bisa menjadi perhatian bagi Wali Kota untuk lebih memperhatikan kinerja OPD-nya,” ujarnya.
Alwi menegaskan DPRD akan tetap menjalankan fungsi pembahasan, pengawasan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, proses tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran tetap memperhatikan kemampuan keuangan sekaligus kebutuhan masyarakat Balikpapan.(IM/ADV)
![]()








