Balikpapan – Pembahasan mengenai prioritas anggaran menjadi bagian penting dalam kunjungan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan (Uniba) ke DPRD Kota Balikpapan. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mendapat gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah dan DPRD memilah berbagai kebutuhan agar anggaran tetap diarahkan pada program yang memiliki tingkat kepentingan sesuai kondisi daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balikpapan pada Senin, (5/10/2026), juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami proses penganggaran secara langsung. Penjelasan mengenai skala prioritas menunjukkan bahwa tidak seluruh kebutuhan memiliki tingkat urgensi yang sama, sehingga diperlukan proses pemilahan dalam penyusunan anggaran daerah.
Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan berbagai kebutuhan tetap diupayakan untuk diakomodasi, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan skala prioritas.
“Terlaksana, tetap terlaksana, tetapi kan tentunya kita tadi jelaskan bahwa skala prioritas. Jadi kita mengakomodir semua anggaran, tetapi kita akan pilah-pilah menjadi skala prioritas,” ujarnya Yono.
Menurut Yono, skala prioritas juga memiliki tingkatan berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Artinya, ketika terdapat kebutuhan yang lebih mendesak, maka kebutuhan tersebut dapat ditempatkan pada tingkat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program lainnya.
“Dan di tengah-tengah prioritas itu pun juga ada lagi yang lebih skala prioritas,” jelasnya. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar pengalokasian anggaran dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi yang berkembang dalam pelaksanaan pemerintahan.
Salah satu contoh yang disampaikan Yono berkaitan dengan kebutuhan penanganan kondisi tidak terduga. Anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan tertentu dapat menjadi perhatian ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan segera, seperti bencana atau kerusakan infrastruktur.
“Di tengah-tengah prioritas itu pun juga ada lagi yang lebih skala prioritas, misalnya kayak tadi menggunakan anggaran dan posnya PTT yang biaya tidak terduga,” katanya. Ia memberikan contoh apabila terjadi keadaan force majeure seperti longsor atau kerusakan jalan, kebutuhan tersebut dapat menjadi prioritas karena memerlukan penanganan.
“Tiba-tiba misalnya ada kejadian yang force majeure, misalnya longsor atau jalanan retak dan seterusnya, ini menjadi suatu skala prioritas,” ujar Yono. Penanganan terhadap kondisi semacam itu menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengarahkan anggaran sesuai kebutuhan yang berkembang.
Dalam prosesnya, penyusunan prioritas anggaran juga mengikuti perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah. Yono menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran dalam proses perencanaan, sehingga kebutuhan yang masuk kemudian diakomodasi berdasarkan perencanaan yang telah diatur dan disepakati.
“Kita diatur karena bentuknya pemerintah ini diatur oleh TAPD perencanaan. Makanya dengan itu tentunya kita mengakomodirnya sesuai dengan perencanaan yang diatur dan disepakati yang nantinya akan pembulatan atau penyempurnaan di paripurna nanti,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses tersebut telah melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar). Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan program dengan kemampuan dan perencanaan anggaran daerah sebelum dilakukan pembulatan atau penyempurnaan dalam rapat paripurna.
“Tetapi sudah disepakati oleh OPD beserta DPRD dan dalam hal ini khususnya adalah bagian Banggar,” tuturnya.
Melalui penjelasan tersebut, mahasiswa Uniba memperoleh gambaran mengenai pentingnya proses perencanaan, pembahasan, dan penentuan prioritas dalam pengelolaan APBD. Kegiatan kuliah lapangan ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa kebijakan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran dana, tetapi juga bagaimana kebutuhan masyarakat dapat disusun secara terarah berdasarkan tingkat urgensinya.(IM/ADV)
![]()








