Kutai Timur — Kegiatan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk sementara dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim tersebut diambil menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah.
Pengalihan pembelajaran ditetapkan melalui Surat Edaran Disdikbud Kutim yang ditetapkan di Sangatta pada 17 September 2026. Berdasarkan surat tersebut, PJJ mulai diterapkan pada 18 September 2026 dan akan berlangsung sampai kondisi memungkinkan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan kesehatan. Dalam menentukan kondisi udara yang dinilai aman atau belum aman bagi aktivitas masyarakat, pihaknya mengacu pada informasi dari Dinas Kesehatan.
“Hari ini pemberitahuan resmi dari dinas kesehatan itu masih ada lima kecamatan yang kondisinya masih belum terlalu aman atau masih merah,” kata Mulyono saat diwawancarai di Gedung Serba Guna (GSG).
Dengan kondisi tersebut, kebijakan PJJ diberlakukan secara umum di wilayah Kutim. Mulyono meminta seluruh pihak untuk bersabar selama kondisi udara masih dalam tahap pemantauan.
“Ya, bagus kita sabar dulu. Tapi kalau memang kondisi sudah baik-baik ya pasti kita kembalikan lagi,” ujarnya.
Menurut ketentuan dalam surat edaran, pembelajaran tatap muka tidak langsung ditetapkan kapan akan dimulai kembali. Disdikbud Kutim akan melihat perkembangan kualitas udara terlebih dahulu sebelum menentukan apakah kegiatan belajar dapat kembali dilakukan di sekolah.
Artinya, berakhirnya PJJ bergantung pada hasil evaluasi kondisi udara terkini. Selama kondisi belum dinyatakan aman, sekolah tetap menjalankan pembelajaran melalui mekanisme jarak jauh.
Di sisi lain, guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan selama PJJ berlangsung. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui mekanisme Work From Home (WFH) dengan pengaturan yang disesuaikan oleh masing-masing kepala sekolah.
Absensi bagi peserta didik maupun guru juga tetap dilakukan secara daring. Sekolah kemudian diminta menjaga komunikasi dengan peserta didik dan orang tua atau wali murid melalui sarana komunikasi daring maupun grup kelas.
Pengawasan terhadap proses belajar mandiri juga tetap menjadi bagian dari pelaksanaan PJJ. Dengan komunikasi yang berjalan antara sekolah, guru, siswa, serta orang tua, kegiatan pembelajaran diharapkan tetap dapat berlangsung meskipun tidak dilakukan secara langsung di ruang kelas.
Mulyono menegaskan bahwa Disdikbud tidak menetapkan sendiri batas aman kondisi udara. Penentuan tersebut diserahkan kepada instansi yang memiliki kapasitas di bidang kesehatan.
“Dasarnya adalah dari Dinas Kesehatan yang punya kapasitas untuk menentukan layak dan tidak layak, aman dan tidak aman,” tutupnya.
Disdikbud Kutim bersama pihak terkait selanjutnya akan terus memantau perkembangan kualitas udara. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar evaluasi untuk menentukan kelanjutan PJJ maupun waktu dimulainya kembali pembelajaran tatap muka di sekolah. (NY/ADV)
![]()








