AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanKabar Terkini

APBD Balikpapan 2027 Tertekan, DPRD Tekankan PAD dan Prioritas Pelayanan Publik

Balikpapan – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. DPRD Kota Balikpapan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama penanganan banjir, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, tetap mendapat perhatian.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Paripurna Pengumuman Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD Kota Balikpapan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (19/10/2026). Menurutnya, penyusunan anggaran tahun depan memerlukan penentuan prioritas yang cermat karena kemampuan keuangan daerah semakin terbatas.

Alwi menjelaskan, tahun 2027 menjadi tahun kedua penerapan efisiensi anggaran setelah kebijakan tersebut berlangsung pada 2026. Salah satu faktor yang memengaruhi ruang fiskal daerah adalah penurunan DBH yang diterima Balikpapan dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak salah, pada 2025 kita menerima DBH sekitar Rp2,3 triliun. Namun, pada tahun ini jumlahnya hanya sekitar Rp1 triliun. Untuk tahun depan, kalau tidak salah, nilainya kembali turun menjadi sekitar Rp800 miliar,” ujarnya.

Penurunan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri. Alwi menilai peningkatan PAD perlu dilakukan melalui pengelolaan penerimaan yang lebih efektif, termasuk mengatasi potensi kebocoran pendapatan, tanpa membebani masyarakat dengan kebijakan yang memberatkan.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan DBH dari pemerintah pusat karena pemangkasannya berlangsung setiap tahun dan belum diketahui sampai kapan akan berlanjut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti penurunan anggaran sektor pekerjaan umum (PU) yang berdampak terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Alwi menyebut pagu anggaran PU pada 2025 mencapai sekitar Rp1,3 triliun, sedangkan pada 2026 turun menjadi sekitar Rp400 miliar. Berkurangnya alokasi tersebut mempersempit ruang pemerintah dalam menangani kebutuhan pembangunan jalan dan pengendalian banjir.

Di tengah kondisi itu, Alwi menegaskan bahwa penentuan prioritas belanja harus berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat. Penanganan banjir, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dinilai tetap perlu diperhatikan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurutnya, efisiensi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengurangan belanja, tetapi juga harus disertai perencanaan program yang tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan publik.

Alwi turut menyinggung target PAD tahun sebelumnya yang diperkirakan sekitar Rp1,58 triliun, tetapi tidak tercapai. Sementara itu, ia mengaku belum mengetahui secara pasti persentase realisasi PAD tahun berjalan. Karena itu, pencapaian target pendapatan tahun ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk menghadapi penyusunan APBD berikutnya.

Ia berharap upaya meningkatkan kemandirian pendapatan dapat berjalan beriringan dengan pengendalian belanja dan penetapan program prioritas. Langkah tersebut penting agar keterbatasan transfer pusat tidak semakin menghambat pembangunan serta keberlanjutan pelayanan publik di Kota Balikpapan pada 2027.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!