Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas pembangunan PT Suri Retail Nusantara di kawasan Perumahan Balikpapan Regency. Evaluasi tersebut mencakup dokumen perizinan, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), kesesuaian site plan, hingga dugaan penggunaan area yang diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas umum.
Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas aspirasi forum RT Perumahan Balikpapan Regency terkait aktivitas pembangunan perusahaan yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan warga.
Salah satu persoalan utama yang dibahas ialah penggunaan akses jalan di dalam kompleks perumahan untuk menunjang aktivitas pembangunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jalan lingkungan digunakan oleh warga dalam kegiatan sehari-hari, sehingga aktivitas tambahan perlu dievaluasi agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan kawasan.
Dalam pertemuan tersebut, penghentian sementara kegiatan pembangunan PT Suri Retail Nusantara diusulkan hingga evaluasi dan pembaruan perizinan dilakukan. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan, ketentuan hukum, serta persetujuan pimpinan DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Aspek Andalalin menjadi salah satu fokus evaluasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pembahasan, dokumen Andalalin terkait kawasan tersebut diterbitkan pada 2021 dan terintegrasi dengan Perumahan Balikpapan Regency. Dalam dokumen itu, akses kendaraan disebut seharusnya berada di depan kantor Regency.
Perkembangan kawasan perumahan sejak dokumen tersebut diterbitkan menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali kesesuaiannya dengan kondisi saat ini. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah akses kendaraan yang digunakan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Andalalin dan apakah terdapat kewajiban pembaruan dokumen.
Selain itu, DPRD menyoroti dugaan ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan site plan yang berlaku. Area pekerjaan disebut diduga berada di kawasan yang diperuntukkan bagi RTH atau fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos). Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pencocokan dokumen perizinan dengan kondisi faktual di lapangan.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, Yono mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya, meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, perangkat daerah yang menangani perumahan dan permukiman, serta instansi terkait lainnya.
Pemeriksaan lintas instansi diharapkan dapat memastikan apakah perizinan masih berlaku, apakah pembangunan sesuai dengan rencana tapak, dan apakah perubahan kondisi kawasan mengharuskan penyesuaian dokumen. Hasil evaluasi juga akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan apabila ditemukan pelanggaran.
Sebagai tindak lanjut, peninjauan langsung ke lokasi direncanakan dengan melibatkan DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pihak terkait. Apabila pelanggaran terbukti, tindakan dapat mencakup penghentian kegiatan maupun sanksi administratif dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui proses tersebut, DPRD berharap persoalan pembangunan di Perumahan Balikpapan Regency dapat diselesaikan berdasarkan data dan aturan yang jelas. Pengawasan ini sekaligus diarahkan untuk menjaga hak serta kenyamanan warga, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan memastikan pembangunan di Kota Balikpapan berjalan sesuai perizinan serta tata ruang yang berlaku.(IM/ADV)
![]()








