Balikpapan – Rencana pengembangan depo terpadu di Kilometer 13 Balikpapan diarahkan untuk menata aktivitas logistik, mengurangi pergerakan kontainer ke pusat kota, serta membuka potensi sumber pendapatan baru bagi daerah. Kawasan yang direncanakan berdiri di atas lahan lebih dari 15 hektare itu akan menggabungkan fasilitas pergudangan, parkir kendaraan besar, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR.
Wakil Ketua III DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menjelaskan konsep depo tersebut mengintegrasikan beberapa jenis usaha dalam satu kawasan. Selain mendukung kebutuhan sektor transportasi dan distribusi barang, pengembangan ini diharapkan membuka kesempatan usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan Budiono seusai audiensi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Timur bersama DPRD Balikpapan dalam rangka refleksi dua tahun masa bakti DPRD di Rumah Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Sabtu (24/10/2026). Ia menyebut luas lahan menjadi salah satu aspek utama dalam rencana pengembangan kawasan tersebut.
“Kurang lebih 15 hektar,” ujar Budiono saat menjelaskan luasan lahan yang disiapkan untuk depo terpadu.
Menurutnya, keberadaan depo diharapkan dapat mengubah pola distribusi barang, khususnya untuk pengangkutan kontainer. Aktivitas bongkar muat nantinya dipusatkan di kawasan pergudangan sehingga kontainer tidak perlu memasuki wilayah perkotaan pada jam-jam yang dilarang. Setelah barang dipindahkan di gudang, distribusi menuju pusat kota diharapkan menggunakan kendaraan berukuran lebih kecil.
Budiono menyebutkan, kawasan tersebut dirancang memiliki empat bidang usaha utama yang saling melengkapi. Selain pergudangan dan area parkir kendaraan besar, fasilitas SPBU serta pengujian KIR juga direncanakan tersedia untuk menunjang kebutuhan operasional kendaraan angkutan barang.
“Saya berharap itu. Ada empat core bisnis di satu kawasan,” kata Budiono.
Penyediaan parkir khusus kendaraan besar juga menjadi bagian dari konsep penataan. Dengan adanya fasilitas tersebut, truk dan kendaraan berat diharapkan memiliki lokasi parkir yang terpusat, sehingga tidak bergantung pada area parkir di luar kawasan depo. Sementara itu, pelayanan pengujian KIR berkaitan dengan kewenangan Dinas Perhubungan dalam pemeriksaan teknis kendaraan.
Dalam pengembangan selanjutnya, muncul pula usulan penambahan fasilitas penginapan bagi sopir. Budiono menyampaikan bahwa usulan tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai fasilitas pendukung, menyesuaikan kebutuhan dan perencanaan kawasan.
Dari sisi tahapan, proses clearing atau pembersihan lahan direncanakan berlangsung pada 2027. Namun, Budiono belum memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan dan menyatakan perlu memeriksa kembali data terkait pembiayaan proyek tersebut. Lokasi yang direncanakan berada di kawasan Kilometer 13, sekitar KKT dan dekat persimpangan menuju Kariangau.
Rencana ini diharapkan menjadi bagian dari upaya penataan transportasi barang sekaligus pengembangan kegiatan ekonomi di Balikpapan. Meski demikian, realisasi manfaatnya akan bergantung pada kesiapan lahan, perencanaan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan pembangunan sesuai tahapan yang ditetapkan.(IM/ADV)
![]()








