AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanPariwisataPeraturan

DPRD Balikpapan Petakan Persoalan Lahan Mangrove dan Benahi Aturan IMTN

Balikpapan – Kepastian status kepemilikan tanah dan penyelarasan regulasi pertanahan menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Balikpapan dalam menindaklanjuti aspirasi Aliansi Masyarakat. Pembahasan tersebut mencakup persoalan sertifikat tanah kelompok tani di Kelurahan Kariangau serta evaluasi pelayanan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang selama ini dikeluhkan warga.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, menjelaskan bahwa kedua persoalan tersebut membutuhkan penanganan melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian data pertanahan, memperjelas kewenangan pelayanan, sekaligus mengevaluasi aturan agar masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus hak atas tanah.

Hal itu disampaikan Simon seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (26/10/2026). Salah satu persoalan yang dibahas adalah tanah kelompok tani di RT 8 Kelurahan Kariangau yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi lokasinya dipertanyakan karena berada di kawasan yang ditetapkan sebagai ekosistem mangrove.

Untuk memastikan status lahan, pemerintah akan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dokumen peta bidang tanah milik kelompok tani telah diserahkan kepada BPN untuk dicocokkan dengan peta kawasan melalui proses pemetaan atau overlay.

“Jadi ini nanti mau di-plot oleh BPN karena gambar-gambarnya, peta-peta bidangnya sudah diserahkan kepada BPN untuk dicocokkan,” jelas Simon.

Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk mengetahui posisi setiap bidang tanah, termasuk apakah seluruh lahan masuk kawasan mangrove atau hanya sebagian. Luas keseluruhan tanah yang dipersoalkan diperkirakan mencapai 14–15 hektare, tetapi angka pastinya masih menunggu pencocokan data BPN. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan kembali membahas hasilnya bersama kelompok tani guna menentukan langkah penyelesaian.

Di luar persoalan kawasan mangrove, Komisi I juga menerima keluhan mengenai pelayanan IMTN. Masyarakat menilai proses pengurusannya masih lambat dan menemukan adanya dokumen IMTN yang tumpang tindih dengan sertifikat tanah pada sejumlah bidang.

“Menurut mereka bahwa pelayanannya sangat terlambat dan juga banyak yang overlapping IMTN dengan sertifikat,” ungkap Simon saat menjelaskan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Kajian akan mencakup kemungkinan revisi maupun pembatalan ketentuan IMTN, baik yang diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Terkait arah perubahan kebijakan tersebut, Simon menegaskan, “Nah, itu tergantung dari kajian kita nanti.”

Pembahasan juga menyentuh pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Simon menjelaskan bahwa pengurusan PTSL tidak lagi mensyaratkan IMTN karena proses sertifikasi dapat dilakukan langsung melalui BPN. Namun, masih terdapat laporan masyarakat mengenai kendala tanda tangan di tingkat kelurahan.

Ia menyebut pemerintah kota telah mengeluarkan instruksi agar kelurahan memberikan tanda tangan untuk keperluan PTSL. “Sudah ada surat instruksi dari pemerintah kota untuk khususnya PTSL itu supaya ditandatangani. Itu sudah ada,” katanya.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi I mendorong agar persoalan pertanahan tidak hanya diselesaikan berdasarkan kasus per kasus, tetapi juga diikuti pembenahan regulasi dan mekanisme pelayanan. Penyelarasan aturan diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih dokumen, memperjelas tugas perangkat daerah, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!