Balikpapan – Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Balikpapan 2027 diarahkan tidak hanya untuk menampung usulan regulasi baru, tetapi juga memastikan rancangan Perda yang belum selesai pada 2026 memiliki kejelasan tahapan penyelesaian. DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan evaluasi terhadap progres setiap rancangan agar target legislasi tahun mendatang dapat disusun berdasarkan kesiapan dan beban pembahasan.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan lanjutan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan. Sejumlah rancangan yang belum rampung ditelaah kembali, mulai dari kendala pembahasan, kelengkapan dokumen, hingga tahapan yang masih harus dilalui sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau A3, menjelaskan bahwa pembahasan lanjutan tersebut berlangsung setelah RDP di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (2/11/2026). Ia menyebut, salah satu perhatian utama adalah memastikan usulan OPD memiliki dasar dan kesiapan yang jelas. “Untuk pembentukan peraturan daerah (Perda) baru, harus disertai naskah akademik. Sementara itu, untuk revisi Perda yang sudah ada, diperlukan naskah penjelasan,” paparnya.
Dalam proses seleksi, Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan urgensi setiap usulan. Hal ini diperlukan karena pada pembahasan tahap pertama terdapat sejumlah OPD yang tidak hadir sehingga belum menyampaikan alasan pengajuan regulasi. Melalui pertemuan lanjutan, usulan yang memenuhi ketentuan dapat dipertimbangkan masuk dalam Propemperda 2027, sedangkan yang belum siap belum dapat diakomodasi.
Di sisi lain, evaluasi terhadap program 2026 menunjukkan sebagian rancangan masih membutuhkan waktu untuk dituntaskan. Beberapa telah memasuki pembicaraan tingkat pertama, sementara lainnya menunggu fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau masukan dari OPD tingkat provinsi. Perkembangan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan rancangan yang dilanjutkan ke tahun berikutnya.
DPRD sementara menargetkan enam rancangan Perda dapat diselesaikan sepanjang 2027. Tiga rancangan telah menunjukkan perkembangan yang cukup jelas, sedangkan peluang penambahan tiga rancangan lainnya masih terbuka hingga Desember. A3 menekankan pentingnya melihat tahapan setiap rancangan sebelum menetapkan target penyelesaian. “Perkembangan setiap rancangan nantinya dapat ditelusuri melalui bagian persidangan untuk mengetahui mana saja yang sudah memasuki tahap akhir dan hanya menunggu proses fasilitasi,” jelasnya.
Selain rancangan lanjutan, pembahasan juga mencakup usulan baru berupa revisi salah satu Perda. Usulan dari OPD tersebut didasarkan pada kebutuhan menyesuaikan ketentuan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Dokumen penjelasan untuk mendukung revisi disebut telah disiapkan sehingga usulan tersebut dipertimbangkan masuk dalam program baru Propemperda 2027.
Melalui evaluasi dan seleksi ini, Bapemperda berupaya menjaga agar agenda legislasi tidak sekadar berorientasi pada jumlah rancangan. Kesiapan dokumen, urgensi regulasi, serta kemampuan menyelesaikan tahapan pembahasan menjadi pertimbangan agar program pembentukan Perda 2027 dapat berjalan lebih terukur dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(IM/ADV)
![]()







