AdvetorialBalikpapanDPRD Balikpapan

Perda Kota Ramah Lansia Balikpapan Dituntut Hadirkan Program Nyata dan Terukur

Balikpapan – Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Ramah Lanjut Usia (Lansia) di Balikpapan memasuki tahap finalisasi. Namun, keberhasilan regulasi ini nantinya tidak cukup hanya ditandai dengan pengesahan aturan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap ketentuan diterjemahkan menjadi program konkret yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau A3, menilai perda tersebut menjadi langkah penting untuk mempersiapkan kota menghadapi perubahan struktur demografi. Terlebih, pertumbuhan jumlah lansia perlu diimbangi dengan kebijakan yang menjamin kesejahteraan, kesehatan, serta kesempatan mereka untuk tetap aktif dan produktif.

Dalam keterangannya di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (3/11/2026), A3 menjelaskan bahwa penyusunan regulasi ini didasarkan pada kebutuhan jangka panjang. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah peningkatan usia harapan hidup (UHH) masyarakat Balikpapan, dari 74,41 tahun pada 2019 menjadi 74,76 tahun pada 2021.

Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam aspek usia harapan hidup. Meski demikian, angka itu harus diikuti peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ketika memasuki usia lanjut. Sebab, bertambahnya usia belum tentu berbanding lurus dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, akses pelayanan, dan kesejahteraan lansia.

“Peningkatan UHH tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas kesejahteraan lansia,” demikian penekanan dalam materi kajian yang menjadi dasar penyusunan regulasi.

Tantangan tersebut semakin relevan karena Balikpapan saat ini masih berada dalam fase bonus demografi, ketika penduduk usia produktif memiliki proporsi besar. Kondisi ini menjadi peluang bagi pembangunan daerah, tetapi pada saat yang sama perlu dimanfaatkan untuk menyiapkan kebijakan menghadapi perubahan komposisi penduduk pada masa mendatang.

Ketika bonus demografi berakhir, proporsi penduduk lanjut usia diperkirakan semakin besar. Fenomena yang dikenal sebagai ageing population atau penuaan penduduk itu akan membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan kesehatan, dukungan sosial, hingga penyediaan fasilitas dan lingkungan yang ramah bagi lansia.

“Peningkatan jumlah penduduk lansia di suatu daerah selalu diikuti dengan konsekuensi yang kompleks dan bersifat multidimensi,” sebagaimana dijelaskan dalam landasan kajian perda.

Karena itu, A3 menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam membangun kota ramah lansia. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu melibatkan masyarakat dan dunia usaha agar kebijakan yang disusun dapat menjangkau kebutuhan lansia secara lebih luas.

Implementasi perda nantinya perlu diarahkan pada terciptanya lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik yang mendukung kehidupan kelompok lanjut usia. Dengan demikian, lansia tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan, tetapi juga tetap diberi ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekerjaan berikutnya adalah memastikan regulasi memiliki arah pelaksanaan yang jelas dan berkelanjutan. Program lintas organisasi perangkat daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan perlu diselaraskan agar tujuan perda tidak berhenti sebagai ketentuan tertulis.

Melalui regulasi ini, Balikpapan diharapkan mampu menyiapkan pembangunan yang lebih inklusif dalam menghadapi penuaan penduduk. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata lahirnya perda, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, layak, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lanjut usia untuk tetap hidup sejahtera serta bermartabat.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!