Balikpapan– Kepastian akses menuju lahan milik warga di kawasan Grand City, Balikpapan Utara, kini menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Sejumlah pembeli kaplingan di RT 37, Kelurahan Graha Indah, mengeluhkan jalur yang sebelumnya dapat dilalui kini tidak lagi bisa digunakan. Persoalan tersebut mendorong Komisi III turun langsung untuk menelusuri kondisi dan status lahan di kawasan yang berbatasan dengan Green City, Senin (9/11/2026).
Peninjauan ini menjadi langkah awal untuk mengurai persoalan yang diduga berkaitan dengan perubahan penguasaan dan sertifikasi tanah. Sebab, di balik keluhan warga bukan hanya terdapat persoalan akses fisik, tetapi juga pertanyaan mengenai riwayat jalan dan batas kepemilikan lahan yang kini saling bersinggungan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H Yusri, SE, mengatakan pihaknya perlu melihat langsung lokasi sebelum menentukan langkah tindak lanjut. Warga yang membeli kaplingan membutuhkan kejelasan mengenai jalur menuju tanah mereka, terutama karena kawasan tersebut berbatasan dengan lahan yang dikelola PT Sinar Mas Wisesa.
“Kalau kita kembali ke masa lalu, mungkin memang sudah ada jalan. Jalan biasa, mungkin berupa jalan tanah,” jelas Yusri.
Keterangan mengenai keberadaan jalan sebelumnya menjadi salah satu hal yang perlu didalami. Jika benar jalur tersebut telah lama digunakan masyarakat, riwayat pemanfaatannya perlu dicocokkan dengan dokumen pertanahan dan kondisi batas lahan saat ini.
Yusri menduga, perkembangan kawasan dan perubahan kepemilikan tanah berpotensi memengaruhi akses yang sebelumnya digunakan warga. Setelah lahan dibeli dan memiliki sertifikat atas nama pihak pengelola kawasan, jalur yang dahulu terbuka kemungkinan masuk ke dalam area bersertifikat.
“Tetapi seiring waktu, karena ada perubahan tata ruang dan sebagainya, ketika lahan itu sudah dibeli pihak Sinar Mas dan bersertifikat, bisa jadi jalan yang tadinya ada kemudian tertutup oleh sertifikat wilayah Sinar Mas,” ungkapnya.
Dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan akhir. Komisi III perlu memastikan apakah jalur yang dikeluhkan warga memang tercatat atau pernah berfungsi sebagai akses umum, bagaimana proses perubahan penguasaan tanah berlangsung, serta apakah terdapat persoalan dalam penetapan batas bidang tanah.
Penelusuran juga penting untuk menghindari penyelesaian yang hanya bertumpu pada klaim masing-masing pihak. Dokumen kepemilikan, riwayat penggunaan jalan, serta kondisi aktual di lapangan harus menjadi dasar untuk memahami duduk perkara secara objektif.
Yusri menegaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh atas persoalan yang disampaikan masyarakat. DPRD ingin memastikan persoalan akses tidak dibiarkan tanpa kejelasan, mengingat warga telah mengeluarkan biaya untuk membeli lahan dan membutuhkan kepastian pemanfaatannya.
“Karena itu, kita perlu melihat kembali bagaimana kondisi sebelumnya dan bagaimana status lahan saat ini, sehingga persoalan akses jalan yang dikeluhkan warga bisa diketahui secara terang,” tutupnya.
Persoalan di RT 37 Graha Indah ini menunjukkan bahwa perkembangan kawasan perumahan perlu berjalan seiring dengan kejelasan akses dan batas lahan. Komisi III diharapkan dapat menindaklanjuti hasil peninjauan melalui pendalaman dokumen dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga penyelesaian nantinya tidak sekadar merespons keluhan, tetapi juga memberikan kepastian berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.(IM/ADV)
![]()







