AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanPemerintah

Bapemperda Siapkan Revisi Perda Miras untuk Perkuat Pengawasan Peredaran

Balikpapan – Bapemperda DPRD Balikpapan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Penyempurnaan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan pelaku usaha.

Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau A3, menjelaskan bahwa revisi diperlukan karena terdapat sejumlah ketentuan dalam perda yang perlu diselaraskan dengan regulasi pemerintah pusat. Perkembangan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi salah satu pertimbangan dalam peninjauan aturan tersebut.

Hal itu disampaikannya usai agenda Bapemperda di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (10/11/2026). A3 menyebut pengaturan yang lebih terperinci dibutuhkan agar legalitas produk, pelaku usaha, tempat penjualan, hingga konsumen dapat diawasi secara jelas. “Ada empat aspek yang perlu diperjelas dalam revisi Perda, yaitu jenis barang yang dijual, pihak yang menjual, lokasi penjualan, dan pihak yang membeli,” jelasnya.

Menurutnya, ketentuan saat ini masih menyisakan persoalan dalam penerapan di lapangan. Perda mengarahkan penjualan minuman beralkohol di hotel, sedangkan perkembangan usaha menunjukkan adanya tempat hiburan malam yang tidak terafiliasi dengan hotel. Kondisi tersebut perlu diatur agar tidak menimbulkan celah dalam pengawasan maupun penegakan hukum.

Selain lokasi penjualan, persyaratan bagi pelaku usaha juga menjadi perhatian. Produk minuman beralkohol yang memiliki legalitas tidak serta-merta dapat dijual oleh siapa pun. Penjual tetap harus memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan badan usaha sesuai golongan produk yang dipasarkan.

Pengaturan terhadap pembeli juga perlu diperkuat untuk mencegah peredaran melalui jalur tidak resmi dan memastikan minuman beralkohol tidak dijangkau kelompok yang tidak semestinya, termasuk anak-anak. A3 menegaskan, “Revisi tersebut bukan dimaksudkan untuk memperluas peredaran minuman beralkohol, melainkan menata dan mengendalikan peredarannya.”

Dalam penyusunan materi, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol turut menjadi salah satu rujukan. Revisi juga akan memperjelas ketentuan sanksi bagi pihak yang menjual produk tanpa memenuhi persyaratan hukum.

A3 menambahkan, pembahasan substansi perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk alim ulama. Masukan tersebut penting agar arah kebijakan tetap berorientasi pada pengendalian dan pengawasan, serta tidak membuka ruang peredaran yang lebih luas.

Usulan revisi ini masih berada pada tahap pengajuan untuk Propemperda 2027. Pembahasan lebih mendalam direncanakan berlangsung tahun depan dengan mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan pengawasan, dan masukan para pemangku kepentingan. Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, Bapemperda berharap pengendalian minuman beralkohol di Balikpapan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, transparan, dan memiliki kepastian hukum.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!