PENAJAM – Minimnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan DPRD dalam perencanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapat kritik dari kalangan legislatif. Proses pengambilan kebijakan pembangunan dinilai cenderung berjalan sepihak tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan maupun masukan dari DPRD.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq, mengatakan koordinasi antara eksekutif dan legislatif semestinya menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Terlebih, program seperti KNMP berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang.
“Oh tidak ada, banyak hal yang dilakukan pemerintah daerah sekarang tidak lagi meminta pendapat dengan DPRD, jalan dengan sendirinya,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ishaq, keterlibatan DPRD diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kondisi nyata di lapangan.
Ia mengungkapkan, dirinya merupakan salah satu pihak yang sejak awal mengusulkan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maupun Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Waru. Usulan tersebut bahkan telah disampaikan langsung kepada kepala daerah karena dinilai penting untuk menunjang aktivitas perikanan masyarakat.
Namun, dalam proses penentuan lokasi pembangunan KNMP, ia menilai komunikasi dan pelibatan pihak-pihak terkait belum berjalan sebagaimana mestinya.
Ishaq menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk menghambat program pembangunan pemerintah daerah. Sebaliknya, ia berharap setiap kebijakan dapat dibahas bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Saya tidak pernah ingin menghambat pembangunan di PPU, tapi perlu kajian yang lebih spesifik jangan terburu-buru, kemudian jangan meninggalkan sejarah, sejarahnya kan sudah gagal tuh,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah kembali membangun komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD, khususnya dalam menentukan kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu kunci agar pembangunan KNMP benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan di Kabupaten PPU. (Adv)
![]()







