Balikpapan – Upaya DPRD Kota Balikpapan mengatasi persoalan distribusi BBM bersubsidi mulai membuahkan hasil. Pertemuan dengan BPH Migas menghasilkan persetujuan tambahan kuota Pertalite sebesar 1.250 kiloliter (KL) hingga akhir Desember 2026, sekaligus membuka peluang perluasan jaringan SPBU penyalur.
Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, mengatakan tambahan tersebut diperjuangkan untuk menutup kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah Kota Balikpapan sebelumnya mengusulkan kuota Pertalite sekitar 177.000 KL, sementara realisasi yang diterima saat ini baru sekitar 51.000 KL.
“Kemarin kami memperjuangkan tambahan 1.250 KL. Tentunya itu untuk sampai akhir Desember dan nantinya bisa dievaluasi lagi. Jadi, kedatangan kami untuk memperjuangkan tambahan tersebut sudah disetujui,” kata Budiono di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Selain kuota, DPRD juga mendorong penambahan SPBU yang dapat melayani Pertalite, terutama bagi kendaraan roda empat. Dari lima SPBU yang disetujui untuk mendapatkan tambahan pelayanan BBM bersubsidi, dua di antaranya telah beroperasi, sedangkan tiga lainnya ditargetkan mulai melayani masyarakat paling lambat 17 September 2026.
Menurut Budiono, penambahan titik penyalur menjadi salah satu langkah untuk mengurangi antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Perluasan jaringan tersebut sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan surat edaran Wali Kota mengenai pengaturan distribusi BBM bersubsidi.
“Kami juga meminta pengawasan BPH Migas dalam penyaluran BBM subsidi. Sebetulnya ini bukan hanya tugas APH, tetapi tugas kita semua, termasuk media. Jadi, harus dipastikan apakah BBM subsidi ini disalurkan tepat sasaran,” ujarnya.
DPRD Balikpapan juga mengusulkan tambahan kuota Biosolar. Namun, keputusan mengenai tambahan tersebut masih akan dibahas dalam rapat BPH Migas pada akhir September. Sementara itu, BPH Migas masih menunggu surat dari Wali Kota Balikpapan terkait penambahan SPBU penyalur.
Budiono menilai kebutuhan memperluas jaringan SPBU cukup mendesak karena jumlah SPBU di Balikpapan masih terbatas dibandingkan daerah lain. Sebagai perbandingan, Samarinda disebut telah memiliki lebih dari 30 SPBU. Karena itu, DPRD menawarkan aset Pemerintah Kota yang belum dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi lokasi SPBU melalui kerja sama dengan investor dan Perusda.
“Maka, kami menawarkan aset Pemerintah Kota yang tidak dipakai. Aset tersebut bisa digunakan untuk membangun SPBU. Nantinya investor dapat bekerja sama dengan Perusda,” katanya.
Budiono menjelaskan, tidak semua SPBU yang sudah beroperasi memiliki peralatan untuk melayani Pertalite. Penambahan layanan maupun pembangunan SPBU baru karenanya harus melalui pemeriksaan serta pengawasan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas.
Menurutnya, tambahan kuota dan perluasan jaringan penyalur perlu berjalan beriringan agar pasokan BBM bersubsidi lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan menjadi evaluasi terhadap sistem distribusi yang berlaku, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang hingga malam hari.
DPRD Balikpapan selanjutnya mendorong pengawasan bersama agar tambahan kuota benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan penguatan pasokan, penambahan SPBU, serta pengawasan distribusi, persoalan antrean diharapkan dapat ditekan secara bertahap.(IM/ADV)
