Balikpapan – Antrean Pertalite yang masih terjadi di sejumlah titik mendorong Komisi II DPRD Balikpapan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pola penyaluran BBM. DPRD menilai distribusi yang lebih merata diperlukan agar masyarakat tidak terkonsentrasi pada SPBU tertentu dan menghabiskan waktu terlalu lama untuk mendapatkan bahan bakar.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring, mengatakan persoalan tersebut telah dibahas dalam dua kali rapat dengar pendapat (RDP). Pembahasan dilakukan setelah diberlakukannya surat edaran Wali Kota yang mengatur penyaluran BBM.
“Sudah dua kali kami melakukan RDP terkait persoalan BBM, khususnya antrean yang terjadi setelah adanya surat edaran Wali Kota,” kata Swardi Tandiring di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (8/9/2026).
Menurut Swardi, pembahasan sebelumnya menghasilkan dorongan agar penyaluran Pertalite tidak hanya terpusat di SPBU tertentu. Seluruh titik penyaluran yang memungkinkan dinilai perlu dilibatkan sehingga kuota Pertalite dapat tersebar dan kepadatan antrean berkurang.
Persoalan yang muncul di lapangan juga tidak hanya menyangkut Biosolar. Swardi menyebut masyarakat mulai menyampaikan keluhan terkait antrean Pertalite, sehingga penerapan surat edaran tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan kondisi aktual.
“Kami meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang,” ujarnya.
Evaluasi tersebut, kata Swardi, penting dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang berjalan telah efektif atau justru menimbulkan persoalan baru. DPRD juga menerima berbagai masukan masyarakat mengenai pelaksanaan aturan tersebut.
Karena itu, Komisi II mengusulkan agar seluruh SPBU di Balikpapan dapat melayani Pertalite. Penyebaran titik penyaluran yang lebih luas diyakini dapat memberikan alternatif kepada masyarakat sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu.
Selain memperluas titik penyaluran, DPRD juga mendorong agar layanan Pertalite dapat beroperasi selama 24 jam. Skema tersebut diharapkan membuat waktu pengisian lebih tersebar dan tidak seluruh masyarakat datang pada jam yang sama.
Swardi menilai solusi terhadap antrean BBM tidak cukup hanya dengan mengatur masyarakat sebagai pengguna. Pemerintah, DPRD, serta pihak terkait perlu mengevaluasi sistem distribusi secara bersama-sama agar kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan pemerataan penyaluran dan waktu pelayanan yang lebih panjang, Komisi II berharap antrean Pertalite dapat ditekan. Kebijakan tersebut juga diharapkan menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib, merata, dan mudah diakses masyarakat Balikpapan.(IM/ADV)
