Balikpapan – DPRD Balikpapan menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menyesuaikan rencana anggaran 2027 dengan kondisi fiskal. Salah satu fokusnya ialah memperbaiki penerimaan pajak agar target pendapatan daerah tidak kembali meleset.
Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan target PAD 2027 untuk sementara masih dipertahankan sekitar Rp1,5 triliun. Angka tersebut belum dinaikkan karena realisasi PAD tahun berjalan baru berada di kisaran Rp1,2 triliun.
“Untuk menjelang pembahasan perubahan anggaran, salah satu persoalan terkait PAD adalah target yang tidak tercapai. Untuk 2027, target PAD tidak dinaikkan dan masih menggunakan target lama, kurang lebih sebesar Rp1,5 triliun,” kata Yono Suherman di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (9/9/2026).
Selisih antara target dan realisasi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan. Yono menyebut jaraknya mencapai sekitar Rp300 miliar lebih, meski angka pastinya masih dalam proses pembahasan dan penyesuaian berdasarkan perkembangan penerimaan.
Salah satu upaya yang dinilai dapat mendorong penerimaan ialah relaksasi denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk melunasi kewajiban tanpa dibebani denda apabila pembayaran dilakukan paling lambat 30 September.
Selain mendorong pembayaran tunggakan, DPRD juga akan memperketat pengawasan terhadap sektor yang memiliki potensi penerimaan cukup besar, khususnya rumah makan, restoran, dan perhotelan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan pajak yang dibayarkan konsumen benar-benar tercatat sebagai penerimaan daerah.
“Yang perlu dicatat, uang tersebut merupakan uang masyarakat yang dibayarkan untuk pajak dan tujuannya digunakan untuk pembangunan daerah Kota Balikpapan,” ujarnya.
Untuk meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, DPRD juga mendorong penerapan e-box berbasis digital di rumah makan pada 2027. Sistem tersebut dapat dilengkapi kamera pengawas sehingga transaksi yang terjadi di tempat usaha dapat dicocokkan dengan pendapatan yang dilaporkan.
Di sisi lain, keterbatasan fiskal membuat penyusunan anggaran 2027 harus semakin selektif. Sejumlah kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan, di antaranya program beasiswa dan pemberangkatan atlet, sedangkan belanja yang dinilai belum menjadi prioritas dapat disesuaikan atau digeser.
Kegiatan yang menjadi agenda masyarakat, seperti peringatan Maulid Nabi, juga menjadi salah satu program yang tetap diperjuangkan. Penentuan program tersebut dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang tersedia.
Yono juga menyebut DPRD bersama pemerintah daerah terus memperjuangkan dukungan fiskal melalui komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satunya melalui wacana bersama gubernur dan wali kota untuk menghadap Menteri Keuangan.
“Kami bersama-sama memperjuangkan agar wacana yang akan dibawa bersama gubernur dan wali kota untuk menghadap Menteri Keuangan dapat direalisasikan,” kata Yono.
Menurutnya, penguatan PAD tidak hanya bergantung pada penetapan target, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengoptimalkan penerimaan yang sudah memiliki potensi. Dengan pengawasan pajak yang lebih kuat, pemanfaatan sistem digital, dan penajaman program prioritas, anggaran daerah diharapkan tetap mampu menopang kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan Balikpapan. (IM/ADV)
