Balikpapan – Kembalinya aktivitas Lembaga Adat Kutai setelah sempat vakum mendapat ruang dari DPRD Balikpapan. Lembaga tersebut melakukan audiensi untuk memperkenalkan kembali keberadaannya sekaligus menyampaikan rencana kontribusi dalam pelestarian kebudayaan, adat istiadat, dan warisan leluhur di Kota Balikpapan.
Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan Lembaga Adat Kutai saat ini telah kembali aktif dan mengantongi surat keputusan (SK) dari Raja Kutai. Audiensi dengan DPRD menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi serta memperkenalkan kembali peran lembaga tersebut kepada masyarakat.
“Lembaga Adat Kutai ingin memperkenalkan kembali keberadaannya karena selama ini sempat vakum. Mereka ingin melakukan audiensi dengan DPRD untuk menyampaikan bahwa Lembaga Adat Kutai saat ini sudah aktif kembali dan telah mendapatkan SK dari Raja Kutai,” kata Yono Suherman di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Lembaga Adat Kutai menyampaikan harapan agar kebudayaan dan adat istiadat Kutai dapat lebih banyak ditampilkan dalam berbagai kegiatan di Balikpapan. Upaya itu dinilai dapat memperkenalkan warisan leluhur sekaligus memperkuat keberagaman budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota.
Yono mengatakan ruang kolaborasi dapat dibangun antara Lembaga Adat Kutai, DPRD, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pelaksanaan kegiatan kebudayaan maupun agenda adat yang melibatkan masyarakat secara lebih luas.
“Dengan demikian, Lembaga Adat Kutai dapat bersinergi dengan DPRD maupun Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan kontribusi dalam bidang kebudayaan dan adat,” ujarnya.
Menurut Yono, keberadaan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, dan adat menjadi bagian dari kekayaan Balikpapan. Karena itu, unsur budaya Kutai juga dinilai memiliki ruang untuk mengambil peran dalam memperkenalkan identitas dan sejarah kebudayaan di Kalimantan Timur.
Lembaga Adat Kutai juga menyampaikan rencana sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang. Rencana tersebut nantinya dapat dikomunikasikan dengan DPRD sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama secara berkelanjutan.
Selain pelestarian budaya, audiensi turut membahas arahan dari Raja Kutai mengenai keterlibatan masyarakat pribumi dalam kegiatan berskala nasional maupun internasional. Pelibatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek seremoni kebudayaan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan.
“Dengan demikian, masyarakat Kutai dapat dijadikan salah satu prioritas karena merupakan bagian dari masyarakat asli di wilayah Kalimantan Timur,” kata Yono.
DPRD Balikpapan berharap komunikasi yang telah dibangun dapat dilanjutkan melalui program konkret. Dengan keterlibatan Lembaga Adat Kutai dalam berbagai kegiatan kota, pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan upaya memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan Balikpapan.(IM/ADV)
