Balikpapan – Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang baru mencapai sekitar 35 persen menjadi perhatian Komisi II DPRD Balikpapan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera direspons dengan langkah yang lebih aktif agar penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikejar sebelum tahun anggaran berakhir.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengevaluasi penerimaan dari sektor PAD. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendapat perhatian, bersama pajak restoran dan hotel.
“Kami melalui Komisi II sudah beberapa kali melakukan RDP terkait pendapatan dari sektor PAD,” kata Japar Sidik di ruangannya, Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (8/9/2026).
Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterima dalam pertemuan terakhir, PAD Balikpapan masih menghadapi defisit sekitar Rp200 miliar lebih atau berada di kisaran Rp290 miliar. Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah capaian penerimaan PBB yang dinilai masih rendah.
Dengan realisasi baru sekitar 35 persen, Japar menilai waktu untuk mengejar target semakin terbatas. Apalagi, pembahasan penerimaan tersebut berlangsung ketika tahun anggaran telah memasuki semester kedua dan kuartal ketiga.
Berdasarkan kebiasaan pembayaran yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), penerimaan PBB biasanya mengalami peningkatan menjelang penghujung tahun, terutama mulai Oktober. Namun, Japar mendorong agar upaya penagihan dan pengingat kepada wajib pajak dilakukan lebih awal.
“Menurut saya, sebelum jangka waktu yang sudah ditetapkan sampai November, harus ada usaha-usaha yang dilakukan,” ujarnya.
Menurut Japar, salah satu cara yang dapat ditempuh ialah memperkuat sosialisasi kepada wajib pajak (WP). Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai media untuk mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran PBB hingga mendekati batas waktu.
Selain sosialisasi, ia mendorong optimalisasi pendataan nomor wajib pajak. Data yang akurat dinilai dapat memudahkan pemerintah memberikan pengingat secara langsung kepada masyarakat yang masih memiliki kewajiban pembayaran.
“Ya, harus mengingatkan, karena kesadaran masyarakat juga penting,” katanya.
Japar menegaskan peningkatan PAD membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pengawasan, pendataan, serta pengingat yang lebih aktif, penerimaan PBB diharapkan dapat meningkat sehingga membantu memperkuat kemampuan fiskal Balikpapan hingga akhir tahun.(IM/ADV)
