AdvetorialBalikpapanDPRD BalikpapanEkonomiPemerintah

Harga Kopdes-MBG Belum Klop, Komisi II Minta Jangan Bebani Masyarakat

Balikpapan – Rencana sinergi Koperasi Desa (Kopdes) dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan mulai menghadapi persoalan di tingkat pelaksanaan. Komisi II DPRD Balikpapan menilai formula harga bahan pangan harus segera diperjelas agar kerja sama tersebut tidak justru menekan koperasi, pelaku usaha lokal, maupun masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah selama orientasinya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak berarti DPRD menutup mata terhadap persoalan harga dan kemampuan Kopdes menjaga keberlangsungan usahanya.

Hal itu disampaikan Fauzi saat ditemui di Ruang Komisi II Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (19/8/2026). Ia mengungkapkan, pihaknya menerima laporan bahwa sejumlah pengelola Kopdes masih belum menemukan formula harga yang tepat untuk memasok kebutuhan MBG.

“Ya, sepanjang kebijakan yang diberikan pemerintah itu pro kepada masyarakat, tentu kami Komisi II akan selalu mendukungnya,” kata Fauzi.

Menurutnya, persoalan harga menjadi krusial karena Kopdes tidak boleh diposisikan hanya sebagai pemasok dengan margin yang terlalu kecil. Apalagi sebagian koperasi masih menggunakan modal dari para anggotanya. Jika harga pembelian tidak sebanding dengan biaya dan perputaran modal, keberlangsungan usaha koperasi justru dapat terganggu.

Fauzi menegaskan, sinergi Kopdes dan MBG semestinya menjadi ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. Program pemerintah harus mampu menciptakan pasar bagi produk masyarakat tanpa mengorbankan pihak yang berada di dalam rantai pasok.

“Prinsipnya, kalau ini untuk perputaran ekonomi dan bisa menguntungkan masyarakat, Komisi II selalu mendukung. Apa pun itu, yang jelas jangan ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan harga, Komisi II juga menyoroti keterlibatan UMKM lokal dalam pengembangan Kopdes. Menurut Fauzi, keberadaan koperasi seharusnya membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha di tingkat lokal untuk masuk ke dalam rantai ekonomi, termasuk mendukung kebutuhan program MBG.

Namun, berdasarkan pemantauan sementara, aktivitas sejumlah Kopdes di Balikpapan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Fauzi mencontohkan Kopdes di kawasan Graha Indah yang telah terbentuk tetapi belum beroperasi maksimal, sementara Kopdes Batu Ampar masih dalam proses menuju tahap operasional.

Kondisi tersebut membuat Fauzi meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan keberhasilan Kopdes hanya berdasarkan angka omzet. Ia menilai indikator keberhasilan harus dilihat lebih lengkap, mulai dari aktivitas usaha, keuntungan bersih, perputaran modal, hingga manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Terkait informasi omzet Kopdes di Balikpapan yang mencapai sekitar Rp500 juta, Fauzi memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan kepada Dinas Koperasi. Angka tersebut perlu diperjelas karena belum diketahui apakah merupakan akumulasi seluruh koperasi atau hanya berasal dari koperasi tertentu.

“Kalau se-Balikpapan kemudian hanya Rp500 juta, itu belum seberapa. Itu omzet, bukan keuntungan. Omzet adalah uang yang diputar, sedangkan hasil bersihnya seperti apa, kita belum tahu,” jelasnya.

Menurut Fauzi, transparansi mengenai angka tersebut penting agar evaluasi Kopdes tidak berhenti pada pencapaian omzet. Pemerintah dan DPRD perlu mengetahui apakah aktivitas usaha benar-benar menghasilkan keuntungan yang sehat dan mampu menjaga modal koperasi tetap berputar.

Ia pun mendorong Kopdes yang telah berhasil mengembangkan usaha untuk menjadi contoh bagi koperasi lainnya. Keberhasilan tersebut, menurutnya, perlu dipetakan dan dibagikan agar koperasi lain dapat mempelajari pola usaha yang terbukti berjalan.

Dengan demikian, Fauzi menilai sinergi Kopdes dan MBG masih memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal. Namun, sebelum diperluas, formula harga, mekanisme pembayaran, perputaran modal, serta keterlibatan UMKM harus diperjelas agar program tersebut tidak sekadar terlihat besar di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Balikpapan.(IM/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!