Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai perlu adanya langkah strategis untuk memperkuat penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam.
Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam beberapa tahun terakhir mendorong perlunya penyelarasan data dan tata kelola pelaporan produksi tambang agar pembagian keuntungan dapat lebih adil bagi daerah penghasil.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi dalam rangkaian pembahasan mengenai pendapatan daerah dan optimalisasi PAD yang tengah menjadi fokus pemerintah daerah.
“Karena itu, DPRD mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait DBH, agar dapat mendorong peningkatan DBH yang lebih realistis sesuai kondisi daerah,” ujarnya.
Pembentukan Pansus dinilai bukan hanya bertujuan untuk mendorong kebijakan afirmatif di tingkat pusat dan provinsi, tetapi juga memastikan proses verifikasi data produksi tambang dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berbasis kepentingan daerah.
“Pansus ini juga berperan untuk mengajak perusahaan-perusahaan tambang dan mineral agar lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan produksinya, sehingga pembagian keuntungan lebih adil,” tandas Jimmi.
Politisi PKS itu menilai bahwa transparansi pelaporan produksi merupakan kunci utama untuk memastikan nilai DBH yang diterima daerah mencerminkan besaran aktivitas ekstraktif yang berlangsung di lapangan.
Selama ini, data produksi yang menjadi dasar pembagian DBH berada dalam kewenangan instansi pusat dan provinsi, sehingga daerah tidak dapat mengakses data secara langsung.
Pembentukan panitia khusus (pansus) akan menjadi ruang koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat advokasi fiskal, mengklarifikasi data, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berpihak pada daerah penghasil.
Selain itu, keterlibatan DPRD dalam proses pengawasan diharapkan dapat memastikan mekanisme pembagian berjalan transparan dan akuntabel.
Jimmi berharap langkah ini dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kapasitas pembangunan pelayanan publik.
Selain itu, bisa membawa perubahan bagi daerah serta memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (SH/ADV)
