Balikpapan – Antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Balikpapan mendapat perhatian DPRD. Persoalan tersebut dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan, tetapi membutuhkan kajian menyeluruh agar distribusi bahan bakar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki data yang lebih komprehensif mengenai pola pergerakan kendaraan dan konsumsi bahan bakar di Balikpapan. Perhitungan itu penting mengingat kebutuhan BBM di kota tersebut tidak hanya berasal dari kendaraan milik warga setempat.
“Kalau berbicara kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan saja, insyaallah tidak akan kesulitan minyak. Tetapi kita bukan hanya melayani warga yang menetap di Balikpapan, ada kendaraan lintas daerah yang masuk ke sini,” kata Taufik di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, posisi Balikpapan sebagai kota minyak sekaligus salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan bahan bakar semakin kompleks. Mobilitas kendaraan dari berbagai wilayah ikut memengaruhi tingkat konsumsi BBM di sejumlah SPBU.
Taufik menyebut kendaraan berukuran besar dari Pulau Jawa dan Sulawesi yang membawa kebutuhan pokok turut mengisi solar di Balikpapan. Selain itu, kendaraan dari wilayah Berau, Bontang, serta daerah sekitar juga menggunakan SPBU di kota tersebut.
Kondisi itu membuat kebijakan penambahan kuota BBM perlu didasarkan pada kajian lapangan. Pemerintah, kata Taufik, perlu mengetahui jumlah kendaraan yang keluar-masuk Balikpapan, jenis kendaraan yang mendominasi, serta besaran kebutuhan bahan bakarnya.
Dengan data tersebut, tambahan kuota dapat diberikan secara lebih tepat. Pemerintah juga dapat menentukan titik-titik yang membutuhkan perhatian khusus sehingga penanganan antrean tidak sekadar memindahkan kepadatan dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
Selain mobilitas kendaraan lintas daerah, Taufik menilai aktivitas pengetap juga perlu menjadi bagian dari kajian. Pendataan dan pengawasan dibutuhkan untuk membedakan kebutuhan masyarakat dengan aktivitas yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM bersubsidi.
Ia mendorong Satpol PP, Dinas Perdagangan, bagian ekonomi, dan Dinas Perhubungan bekerja bersama untuk melakukan pendataan serta pengawasan. Kolaborasi lintas perangkat daerah dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM di lapangan.
Di sisi lain, Taufik mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Balikpapan menambah lima SPBU khusus untuk melayani antrean sepeda motor. Menurutnya, penambahan fasilitas tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan, selama pelaksanaannya disertai perhitungan kebutuhan dan kuota yang akurat.
Ia menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah, bukan sebagai pihak yang melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. Apabila penyelesaian persoalan BBM membutuhkan penguatan regulasi, DPRD juga membuka ruang untuk mendorong aturan melalui peraturan daerah maupun peraturan wali kota.
“Kita sudah melakukan pengawasan sesuai kewenangan DPRD. DPRD bukan eksekutor, tetapi memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah. Kalau solusinya membutuhkan aturan, bisa diperkuat melalui peraturan daerah dan diturunkan melalui peraturan wali kota,” ujarnya.
Menurut Taufik, persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar perlu ditempatkan sebagai isu strategis. Sebagai kota yang menjadi pintu gerbang menuju IKN, kelancaran mobilitas kendaraan dan kecukupan energi turut menentukan aktivitas ekonomi serta kesiapan Balikpapan menjalankan perannya sebagai kota penyangga.
Karena itu, ia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya berfokus pada penanganan antrean saat terjadi kepadatan. Kajian berdasarkan data dan kondisi aktual diperlukan agar kebijakan yang diambil mampu menyelesaikan persoalan secara lebih mendasar.
“Kita bersama-sama memberikan masukan yang positif untuk warga Kota Balikpapan tercinta. Mari kita jaga Kota Balikpapan, kubangun, kujaga, dan kubela,” pungkasnya.(IM/ADV)
