Balikpapan – DPRD Balikpapan tetap optimistis pelaksanaan APBD dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat meski kemampuan fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sejumlah kegiatan yang seharusnya sudah berjalan belum dapat memperoleh dukungan anggaran secara penuh.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan H. Yusri mengatakan, penyerapan APBD saat ini telah memasuki triwulan ketiga. Berdasarkan informasi sementara, sebagian anggaran sudah terserap, tetapi masih terdapat program yang pelaksanaannya belum maksimal akibat keterbatasan keuangan daerah.
“Penyerapan APBD ini sudah masuk triwulan ketiga. Informasi yang diberikan sementara, sudah terserap, tetapi masih ada beberapa kegiatan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan namun tidak bisa didukung secara penuh karena kondisi fiskal dan keuangan kita tidak mencukupi,” kata H. Yusri di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (3/9/2026).
Menurut Yusri, pembahasan mengenai perubahan anggaran belum dilakukan karena masih menunggu informasi dari pimpinan. Pembahasan tersebut diperkirakan berlangsung pada Senin atau Selasa, dengan jadwal yang masih menunggu kepastian.
Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah adalah dana bagi hasil (DBH), termasuk dana kurang salur yang hingga kini masih dinantikan. Tambahan transfer tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan Pemkot Balikpapan dalam membiayai program pembangunan.
Yusri mengatakan kondisi tersebut tidak boleh menghilangkan optimisme pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dihadapi dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tepat agar program prioritas tetap dapat berjalan.
“Kita harus optimistis hari ini. Kalau kita tidak optimistis, berarti kita bukan orang yang punya tujuan,” ujarnya.
Ia menegaskan, optimisme tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran yang berasal dari masyarakat. Setiap ruang fiskal yang tersedia harus diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Hingga saat ini, dana yang telah diterima disebut baru sekitar 12 persen atau Rp12 miliar. Sementara itu, masih terdapat kekurangan sekitar Rp400 miliar yang diharapkan dapat segera disalurkan pemerintah pusat.
“Baru Rp12 miliar yang diberikan. Seharusnya sejak awal sudah ditransfer,” katanya.
Yusri berharap penyaluran dana yang masih menjadi hak daerah tersebut segera dituntaskan. Kepastian penerimaan DBH dan dana kurang salur dinilai penting untuk memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi Pemkot Balikpapan dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.
Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, DPRD berharap pelaksanaan APBD hingga akhir tahun dapat berjalan lebih optimal. Program prioritas pemerintah daerah pun diharapkan tetap terlaksana secara terukur, sehingga keterbatasan fiskal tidak mengurangi manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat Balikpapan.(IM/ADV)
